AKSELERASI PEMBENTUKAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN PASCA UU NO.3 TAHUN 2020 DI BANGKA BELITUNG
Keywords:
Tin Mining, Illegal, People's Mining, IPR, WPRAbstract
Tin mining has become part of the potential, challenge, as well as the daily life of the people and local government of Bangka Belitung. As the largest tin-producing region in Indonesia and the second in the world, the Bangka Belitung government has a strong interest in ensuring that mining governance is sound, sustainable, and economically prospective, in accordance with the delegated authority. The issuance of Law No. 3 of 2020 and Presidential Regulation No. 55 of 2022 firmly separates the authority of the central and regional governments. One of the regional authorities is in the field of People's Mining Permits (IPR). Although the IPR mechanism has been regulated in Law No. 4 of 2009, its implementation is still lame in the Serumpun Sebalai Country. The number of illegal tin miners continues to grow, while the number of IPRs used is still very limited. For this reason, by delegating IPR back to the regions, the Bangka Belitung government must prepare a new mechanism to ensure that the IPR network can be carried out optimally. By using a normative approach, this study focuses on the problems of smallholder tin mining and finds alternative strategic and prospective solutions to overcome them.
References
Albana, dkk. 2020. Analisa Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jurnal Ekonomi, Vol.22, Nomor 1
Armand, Hasan. “Segala Hal Tentang Izin Pertambangan Rakyat”. https://www.google.com/amp/s/www.dslalawfirm.com/izin-usaha-pertambangan-rakyat/, diakses 10 Mei 2021.
Budimanta, Arif. 2017. Potret Pertambangan Rakyat di Pulau Bangka. Jakarta: Wasantara.net.id
Busro, Muhammad. 2018. Teori-Teori Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit Prenada Persada
Dahnur, Heru. 2020. Enam Pekerja Timah Tertimbun Longsoran di Bangka Tengah. URL:https://regional.kompas.com/read/2020/08/29/19335581/enam-pekerjatambangtimah-tertimbun-longsoran-di-bangka-tengah. Diakses 2 Mei 2021.
Hamidi, Ahmad. 2019. Kupas Tuntas Tambang Rakyat Menurut UU Minerba. URL:https://duniatambang.co.id/Berita/read/194/Kupas-Tuntas-Tambang-Rakyat-MenurutUndang-Undang-Minerba. Diakses 13 Februari 2021. Diakses 2 Mei 2021.
Harahap, Fitri Ramadhani. 2016. Restorasi Lahan Pasca Tambang Timah di Pulau Bangka. Jurnal Society, Vol.6 No.1
Haryadi, Dwi. 2011. Potret Hukum di Babel dalam Sekaput Ancup of Bangka Belitung. Yogyakarta: Penerbit Khomza
Henny, C. 2011. Kolong” Bekas Tambang Timah Di Pulau Bangka: Permasalahan Kualitas Air Dan Alternatif Solusi Untuk Pemanfaatan. Pusat Penelitian Limnologi LIPI.
Ibrahim, Indra. 2015. Dampak Penambangan Timah Ilegal Yang Merusak Ekosistem di Bangka Belitung. Jurnal Selisik Vol.1, Nomor 1
Indra, Citra Asmara. 2014. Implikasi Terbitnya Regulasi Tentang Pertimahan Terhadap Dinamika Pertambangan Timah Inkonvensional Di Pulau Bangka. Jurnal Society, Vol.II, No.1
Prapti Rahayu, Derita. 2013. Budaya Hukum Penambang Timah Inkonvensional (TI) Terhadap Mekanisme Perizinan Berdasar Perda Pengelolaan Pertambangan Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jurnal Masalah-Masalah Hukum: Universitas Diponegoro.
Soekanto, Sardjono dan Mahmudji, Sri. 2003. Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
Yunianto, Bambang. 2009. Kajian Problema Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Masukan Kebijakan Pertimahan Nasional. Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Vol.5, No.3.
