Membangun Kompetensi Paralegal Dalam Hukum Agraria Dan Sengketa Lahan Di Desa Deme Dua Kec. Sumalata Timur
Keywords:
Kompetensi Paralegal, Hukum Agraria, Sengketa LahanAbstract
With effective land dispute resolution, agricultural productivity and the welfare of village communities can increase. Non-disputed land can be optimally utilized for economic activities that benefit the community. The method of implementing this service activity is in several stages: coordination with the village community, literature study, and face-to-face socialization. The results of community service on paralegal training where the presence of deme dua village paralegals can help minimize the occurrence of land cases in the village, existing cases can be handled more effectively and efficiently. The presence of village paralegals is one of the alternatives to researching local village conflicts. It can also help in resolving disputes peacefully and effectively before the problem becomes bigger. The settlement of land disputes that have not been certified is regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases. Paralegals act as mediators, the duties of mediators are based on article 14 of Perma no. 1 of 2016 concerning mediation procedures.
References
Artikel Klik untuk baca: https://www.kompas.com/properti/read/2025/01/29/090000021/941-keluarga-jadi-korban-kasus-sengketa-tanah-properti-sepanjang-2024.diakses pada 30 Januari 2025 Pukul 12.25 wita
Andrie Gusti Ari Sarjono, Kedudukanhukum Paralegal Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018, Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO), Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, Volume01 Nomor 01Juli 2020.
Winda Nurul Annisa, Peran Kepala Desa Dalam MenyelesaikanMasalah Sengketa TanahDi Masyarakat, JournalofLex Theory (JLT), Volume5, Nomor 2, Desember2024.
Aryadi Almau Dudy dkk, Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Desa Sembalun Timba Gading, IMPARSIAL:JurnalPengabdiandanPemberdayaanMasyarakatVol.2,No.1Desember2024.
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan yang diawali dengan mediasi
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum